Baca Juga :
Luwu Timur, batarapos.com - Desa di Luwu Timur belakangan ini banyak mendapat sorotan, mulai dari ulah perangkat Desa hingga Kepala Desa.
Tak tanggung-tanggung anggaran Desa pun diselewengkan dan di korupsi hingga ratusan juta, seperti yang terjadi di Desa Mabonta, dimana mantan bendahara (JH) berhasil menggelapkan ADD kurang lebih seratus juta rupiah dan Korupsi Dana Desa di Desa Pongkeru senilai 670 juta yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa (SR), keduanya terjadi di tahun 2017 lalu.
Serta beberapa kasus yang terjadi di Desa di Luwu Timur pada tahun 2018 lalu yang melibatkan penggunaan anggaran.
Hal ini ditanggapi salah satu aktivis yang juga tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan juga mantan Ketua Panwaslu Kota Palopo (Syafruddin Jalal, SH) yang akrab disapa Jalal.
Menurut Jalal, kasus yang terjadi di Desa yang melibatkan aparat dan Kepala Desa berimbas pada kinerja Pendamping Desa yang dikenal dengan P3MD.
Dari beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan Anggaran dan fisik kata Jalal tentunya masuk dalam daftar dan catatan Pendamping Desa sebagai laporan.
Jalal menilai Pendamping Desa di Luwu Timur gagal total dalam mendampingi Desa, anehnya kata Jalal, bagaimana bisa laporan pendamping Desa sempurna sementara penggunaan anggaran diselewengkan, digelapkan dan dikorupsi.?
Berbalik fakta kata Jalal, dari hasil yang dilaporkan hingga dipublikasi meraih sukses dalam pendampingan, sementara faktanya, banyak Desa yang bermasalah dari segi penggunaan Anggaran hingga pembangunan fisik.
"Fakta tersebut sangat kontras dengan penghargaan itu, seharusnya mendapat raport merah, dan tidak berhenti sampai disitu, instansi terkait wajib melakukan audit kinerja terhadap pendamping desa, fakta tersaji tidak terbantahkan bahwa ada sejumlah kades berurusan dengan hukum" ungkap Jalal. (Tim)