Baca Juga :
TOWUTI, Batarapos.com, -- Sungguh memprihatinkan nasib 21 anak-anak di Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Luwu Timur, harus menerima resiko atas masalah yang terjadi di sekolah mereka.
Tiga orang guru di TK Ulul Al-Bab serentak mengundurkan diri, hal tersebut dipicu akibat kurangnya perhatian pemerintah khususnya pemerintah Desa Matompi yang merupakan poros paling bertanggung jawab atas TK tersebut.
Surat pengunduran diri para guru diserahkan ke pemerintah Desa, Senin 3 September 2018 empat hari yang lalu, sejak itu pula, TK Ulul Al-Bab dinyatakan ditutup dan tak satupun siswa yang datang lagi ke sekolah tersebut.
Yang sangat disayangkan, pemerintah Desa Matompi, saat itu juga mengumpulkan fasilitas belajar mengajar di sekolah, selanjutnya dibawa ke kantor Desa, dengan alasan semua yang ada di sekolah tersebut adalah aset Desa, tanpa melakukan upaya mediasi terhadap guru yang mengajukan pengunduran diri.
Sementara para guru belum melakukan pendataan kedua sebagai pertanggung jawaban atas belanja barang tersebut yang bersumber dari APBD yakni dana BOP, bukan bersumber dari dana Desa.
Para guru juga mengakui sejak lima tahun mengabdi baru satu tahun terakhir menerima upah, itu pun hanya sebesar 350 ribu per bulan per orang, kurang empat tahun pertama mereka tidak mengenal upah, hingga saat ini mereka berharap sekolah tersebut mendapat perhatian pemerintah, pasalnya pasca di bobol pencuri, semua pintu rusak, namun sama sekali tidak ada perhatian pemerintah Desa, sehingga para guru berinisiatif untuk mundur.
"Kami mengajar sudah masuk 5 tahun, 3 tahun lebih kami tidak diupah itu tidak masalah, 1 tahun terakhir baru kami diupah sebanyak 350 ribu per bulan, harapan kami, karena sekolah ini adalah kewenangan Desa, agar diperhatikan, pintunya sudah rusak semua, tapi sama sekali tidak ada perhatian, sekolah ini dibantu oleh Desa, tapi dibantu dalam bentuk barang bukan uang, kecuali dana BOP dari dinas itu yang kami belanja untuk keperluan belajar mengajar, dana BOP adalah APBD, kenapa mesti barang dari belanja dana BOP juga diklaim sebagai aset Desa, pertanggung jawaban kami bagaimana ke Dinas terkait," ungkap salah seorang guru.
Sementara Kepala Desa Matompi (A. Mukmin) saat hendak dikonfirmasi terkait pengunduran diri para guru tersebut, menolak keras wawancara wartawan, menurutnya persoalan tersebut tidak perlu di publikasikan, sembari berkata tidak pernah ada penyampaian dari sekolah kalau ada yang dibutuhkan.
"Tidak usah mi ada wawancara, tidak perlu dipublikasikan ini, dan tidak pernah ada penyampaian ke saya kalau ada yang dibutuhkan di sekolah," ucapnya dengan nada jengkel.
Laporan : Asril
Editor : Astri