Baca Juga :
Malili, Batara Pos
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu timur menggelar Diklat Manajemen Proyek bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, Senin (19/02/2018).
Pelatihan yang di gelar di Hotel I La Galigo, Jalan Soekarno - Hatta Malili itu, Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin.
Pihak BKPSDM Luwu Timur, sengaja menggandeng lembaga riset UNHAS dalam pelatihan kali ini. "Hal itu untuk meningkatkan kompetensi dan menyiapkan orang-orang yang siap pakai untuk menggarap proyek di unit kerjanya masing-masing," Ungkap Kepala BKPSDM Luwu Timur, Kamal Rasyid disela-sela acara.
Menurutnya, hal tersebut menjadi penting, sebab kabupaten Luwu Timur adalah kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar setelah Kabupaten Bone. Yakni seluar 11 persen dari luas Sulawesi selatan. Dengan demikian jumlah proyek untuk pembangunan di kabupaten Luwu Timur juga cukup besar.
Selain itu, Luwu Timur juga merupakan daerah dengan APBD terbesar setelah kota Makassar, yang berarti bahwa cukup banyak anggaran yang harus dikelola.
Namun menurut Kamal, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah aparatur yang dimiliki kabupaten Luwu Timur yang saat ini jumlah ASN-nya paling sedikit dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan.
"Itu berarti aparatur kita memiliki tugas yang cukup berat," kata Kamal.
Dirinya berharap agar peserta betul-betul memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar dan meningkatkan kapasitas mereka.
Diklat Manajemen Proyek bagi PPK tersebut, dibuka oleh Asisten Administrasi umum Kabupaten Luwu Timur, Aini Endis Anrika.
Menurut Endis, Diklat tersebut sangat efektif untuk membangun sinergi seluruh OPD dalam hal perencanaan dan pengendalian kegiatan proyek yang akan dilakukan.
"Koordinasi antar OPD sangat diperlukan agar proyek tidak menumpuk di satu lokasi," Katanya.
Sebab menurutnya, tak jarang OPD berbeda, memprogramkan kegiatan yang sama di satu lokasi. Hal itu biasanya disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan manajemen perencanaan yang masih harus di benahi.
"Para PPK dituntut mampu mengelola proyek secara efesien dan efektif," Tutup Endis. (HS)