Baca Juga :
Makassar, Batara Pos
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) mengaggas model baru dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang lebih pro-rakyat. Transformasi BPD di tangan pasangan nomor urut satu itu berupa kepemilikan saham oleh masyarakat. Dengan demikian, Bank Sulsel akan menjadi bank rakyat.
Realitas BPD Sulsel saat ini peruntukannya masih belum berpihak pada kebutuhan masyarakat. NH mengibaratkan Bank Sulsel cenderung sebatas kasir pemerintah. Imbasnya dapat menghambat pembangunan hingga ke kawasan pedesaan. BPD juga belum benar-benar mengakomodir masyarakat Sulsel yang kebanyakan hidup di sektor pertanian.
"NH-Aziz mendorong pemilikan saham Bank Sulsel oleh masyarakat. Dengan begitu bisa lebih dekat dan pro-rakyat. Itu merupakan upaya peningkatan peran lembaga keuangan bank untuk menopang usaha produktif dan investasi," kata NH, Kamis, 22 Februari 2018.
Ketua Umum Dekopin itu mengatakan dengan menjadikan kepemilikan saham masyarakat di BPD Sulsel, maka rakyat akan menjadi pemain utama dalam akselerasi ekonomi daerah. Toh, pola BPD yang ideal adalah 60 persen milik rakyat dan 40 persen milik pemerintah. Konsep itu telah diadopsi di sejumlah negara, seperti Jepang, Belanda dan Malaysia.
Dengan begitu, NH menyebut BPD yang sekarang ini hanya jadi kasir pemerintah, nantinya akan sesuai dengan prinsip koperasi yang berasas kegotong-royongan. "Harus menjadi milik masyarakat Sulsel supaya tidak jadi tamu di tanah sendiri," tutur Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar itu.
NH menargetkan peralihan BPD menjadi bank rakyat Sulsel maksimal dilakukan selama satu tahun setelah terpilih menjabat sebagai gubernur kelak.
"Paling lambat satu tahun BPD jadi bank rakyat Sulsel. Saya sudah tahu caranya, sudah konsul dengan ahli perbankan dan tidak melanggar UU Perbankan. Saya juga kenal dengan CEO Bank Rakyat Malaysia, bank di Jepang dan Denmark,” ujar dia.
Selain peralihan status BPD, NH juga memprogramkan sejumlah pembangunan perekonomian berbasis koperasi, di antaranya pengelolaan BUMDes yang menjadi milik masyarakat. Hal tersebut juga diharapkan mampu menjadi ujung tombak penggerak ekonomi di Desa. (Uc/Drs)