Malili, Batara pos
Untuk mendorong pengembangkan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Luwu Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan temu usaha kemitraan bagi para pelaku UKM yang dipusatkan di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Kamis (27/07/2017).
Temu usaha kemitraan UKM ini mengangkat tema fasilitasi pemasaran dan penguatan modal terhadap upaya pengembangan UKM ini juga melibatkan Managemen PT Vale Indonesia, Bank BRI KCP Batara Guru Malili, PT. Indomarco Prismatama, para SKPD dan puluhan pelaku UKM.
Baca Juga :
- Wabup Irwan Dampingi Dirjen Kementerian LHK RI Pantau Limbah PT. Vale
- Husler Hadiri Perayaan Odalan Umat Hindu di Kalaena
- Dinkes PPKB Sidrap Studi Tiru di Kampung KB Pongkeru Luwu Timur
- DP2KB Lutim Gelar Workshop Advokasi KIE
- Rapat Paripurna DPRD, Husler : Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Hasil Kinerja Eksekutif dan Legislatif
- IKA SMP Mangkutana Ikut Ramaikan HUT RI Ke-74
Kepala Bidang Penanaman Modal, Wahid Sangka mengatakan temu usaha kemitraan ini merupakan bagian dari salah satu tugas dibidang penanaman modal yakni mendorong terbentuknya kerjasama kemitraan.
"Melalui pertemuan ini, kami ingin maksimalkan tugas bidang penanaman modal untuk membina para pelaku UKM melalui kerjasama kemitraan dengan tujuan mendorong semakin berkembangnya UKM di Luwu Timur" katanya.
Staf Ahli Pembangunan, Zakaria mengatakan peran UKM selama ini telah terbukti dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Makanya pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berupaya menumbuhkan sektor Rill terutama sektor UKM agar produknya mampu bersaing di era yang semakin maju saat ini.
"Produk kripik pisang dan produk UKM lainnya memang perlu terus digiatkan. Pembukaan UKM Mart di Desa Tampinna Kecamatan Angkona yang dilakukan Bupati beberapa waktu lalu menjadi titik yang sangat baik untuk menggeliatkan sektor UKM" tambahnya.
Melalui temu usaha kemitraan ini, Zakaria berharap agar ada hasil maupun rumusan yang kongkret terkait upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sektor UKM, baik dari sisi permodalan, maupun pasar produk UKM.
"Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan partisipasi dan dukungan seluruh stake holder untuk mengembangkan sektor UKM" tutupnya (ikp/kominfo)
