Laporan Bupati Poso ke Polisi Tuai kritik dan Kecaman

Poso, Batarapos.com - Dugaan perselingkuhan yang dilakukan Bupati

Poso, Darmin Sigilipu dengan seorang wanita bersuami berinisial VT

yang masih terbilang sepupunya sendiri berbuntut panjang.

Walaupun sebelumnya lewat Kepala Humas Setdakab Poso, Armol

Songko membantah tudingan tersebut namun persoalan yang telah

mengakibatkan hancurnya rumah tangga VT dan DK suaminya itu

sendiri saat ini semakin tajam dan meruncing bahkan hingga berujung

pada pelaporan Bupati Poso terhadap Koran harian Nuansa Pos (NP)

sebagai salah satu media pers yang dianggapnya telah ikut

mencemarkan nama baiknya.

Baca Juga :

• Laporan Bupati Poso ke Polisi Tuai kritik dan Kecaman

Laporan Darmin terhadap NP itu sendiri tak ayal langsung menarik

reaksi dan kecaman dari berbagai pihak, salah satunya dari Koordinator

Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK), Harsono Bereki, S.Sos yang

mengkritik keras tindakan bupati tersebut.

Menurut dia, sebagai pejabat publik semestinya Darmin memahami

dulu tentang isi UU PERS No 40 tahun 1999 sebelum merespon sebuah

persoalan apalagi yang masih bertalian dengan sebuah pemberita’an

walaupun hal itu dianggapnya telah menyinggung kepribadian maupun

jabatannya.

“Semua pejabat publik apalagi seorang kepala daerah harusnya

memiliki pemahaman tentang Pers. Jangan baru di sorot sedikit

langsung main lapor polisi,”tanggap Harsono serius.

Menurut Harsono UU Pers sudah sangat jelas mengatur tentang

bagaimana prosedur yang harus di tempuh oleh siapapun jika merasa

telah dirugikan oleh sebuah pemberita’an. Mekanismenya tambah

Harsono sudah jelas antara lain lewat Hak Jawab, Hak Koreksi atau

melaporkannya ke Dewan Pers untuk penyelesaiannya.

“Kecuali prosedur itu sudah dilakukan dan tidak direspon oleh media

Pers maka yang merasa dirugikan bisa melakukan upaya hukum dan

mengadukannya ke pihak kepolisian,”tandasnya.

Dibagian terpisah Pemimpin redaksi Nuansa Pos, Irfan Denny Pontoh

menilai langkah hukum dan main lapor yang dilakukan oleh Bupati Poso

itu terlalu berlebihan karena yang bersangkutan selama ini belum

pernah melakukan hak jawab atas pemberitaan yang telah di muat Irfan

di media yang dipimpinnya tersebut.

“ Belum pernah melakukan hak jawab tapi langsung melaporkan ke

polisi. Kalau begitu maka kamipun menganggap bahwa apa yang

dilakukannya itu juga adalah tindakan kejahatan terhadap media pers

dan pekerja pers tentunya,”jelasnya.

Sementara pemilik dan Presiden Direktur (Presdir) NP, Bayu Aleksander

Montang yang ikut dilaporkan Darmin ke polisi saat dihubungi media ini

Sabtu, 1 Juni 2019 menanggap santai laporan bupati tersebut. Menurut

Bayu pihaknya juga sudah balik melaporkan tindakan tersebut.

” Perkaranya sudah kami laporkan balik ke Polda,” ujarnya santai.

DEDDY T