Baca Juga :
Poso, batarapos.com - Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Poleganyara, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah selang beberapa tahun belakangan ini menjadi sorotan warga.
Selain tidak memiliki asas manfaat bagi masyarakatnya, pengguna’an dana yang bersumber dari uang negara itu juga terindikasi hanya dijadikan sebagai media untuk mengeruk keuntungan bagi kades dan beberapa elit desa yang terlibat di dalam pengelola’an dana tersebut.
Jika dihitung dari anggaran yang selama ini sudah dikucurkan dan masuk ke desa tersebut, taksiran kerugian negara yang terjadi dari pengelolaan dana itu diperkirakan sudah mencapai milyaran rupiah.
Salah satu bukti konkrit dari indikasi itu sendiri dapat dibuktikan lewat sejumlah pembangunan berkedok ruas jalan tani dan selokan di kompleks persawahan penduduk dimana lebar jalannya diperkirakan bisa dilewati oleh 2 unit kendaraan roda empat sekaligus namun tidak tuntas pembangunannya.
Jalan-jalan itu sengaja di bangun lebar-lebar kemudian dibiarkan terlantar tanpa bisa di lintasi oleh kendaraan apapun. Penyebabnya karena hanya dikerja secara sepotong-sepotong dan tidak bersambungan satu dengan yang lainnya.
Ketimpangan lain yang dapat mengindikasikan adanya dugaan pengrugian uang neagara dari proyek pengerjaan jalan tani itu juga dapat dilihat dari pembangunan sebuah jembatan gantung senilai Rp 303.124.665 yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan.
“Jalan dalam kompleks persawahan itu mereka bangun lebar-lebar seukuran lintasan mobil tapi penghubungnya hanya sebuah jembatan gantung. Apa mungkin jembatan gantung bisa dilalui roda empat ? Kalau peruntukannya untuk roda dua kenapa pembangunannya seukuran lintasan mobil. Itukan pemborosan anggaran yang disengaja namanya toh ?” tandas mantan Kades Poleganyara, Demus Pomatu yang ikut diaminkan oleh sejumlah tokoh masyarakat dan warga setempat.
Sementara salah seorang perangkat desa yang sengaja tidak disebutkan namanya mengaku tidak tau menahu dengan proses pembangunan sejumlah jalan-jalan tani tersebut karena tidak pernah dilibatkan didalamnya. “ Saya memang perangkat tetapi saya tidak tau karena tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan tersebut,” akunya.
Dibagian lain, Bendahara Desa, Warsito yang ditemui Media ini tidak membantah adanya pembangunan jalan tani yang sengaja di bangun lebar-lebar dan secara sepotong-sepotong itu. Warsito juga tidak membantah adanya pembangunan jembatan gantung tersebut.
“ Soal pembangunan jalan tani dan jembatan gantung itu memang benar tapi saya kan hanya bendahara, di suruh bayar yah saya bayar toh,” ungkap Warsito seraya mengatakan jika pembangunan jembatan gantung tersebut sudah melalui rapat musyawarah desa sebagai salah satu ketentuan dan persyaratan sebelum diadakannya realisasi penga - alokasian dana desa tersebut.
“ Itu sudah lewat musyawarah desa, ada daftar hadirnya sama saya,” tukasnya.
Terkait adanya musyawarah desa yang dimaksudkan Warsito itu, salah satu Kepala Dusun Poleganyara yang juga sengaja tidak disebutkan namanya membenarkannya namun menurut dia tidak ada pembahasan tentang spesifikasi jenis jembatan saat musyaawarah tersebut. Menurutnya dia nanti kaget ketika belakangan yang dibangun di desanya tersebut hanyalah sebuah jembatan gantung yang juga menurut dia sangat tidak sesuai dengan luas jalan yang sudah terlanjur dibangun di areal persawahan penduduk itu. “Memang waktu itu saya ikut juga tetapi saya tidak tau kalau yang akan di bangun itu hanyalah sebuah jembatan gantung,” jelasnya.
Selain permainan anggaran lewat pembangunan ruas jalan tani yang sengaja di bangun seukuran lintasan mobil dan jembatan gantung berukuran kecil, indikasi lain skandal penggunaan dana ADD Desa Poleganyara diduga juga ikut dimainkan lewat wadah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dibangunkan kandang dan pemelihara’an ayam petelur.
Sementara Camat Pamona Timur, Martinus Ginggilino yang dikonfirmasi pada Rabu, (16/1) mengaku kaget dan belum mengetahui tentang pembangunan jalan yang dikerja sepotong-sepotong dan dibiarkan terlantar serta pembangunan jembatan gantung tersebut. Namun kepada Media ini dia berjanji akan melakukan pemanggilan terhadap kepala desan yang bersangkutan.
” Pada prinsipnya, pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana ADD harus ada asas manfa’atnya bagi masyarakat karena itu salah satu tujuan utamanya. Kalau jalan di bikin lebar-lebar tapi tidak dimanfaatkan apalagii kemudian sampai dibiarkan terlantar saya pikir itu sudah keliru. Perencana’an awalnya bagaimana, ini yang perlu kita luruskan. Saya sebagai camat akan memanggil kepala desanya terlebih dahulu,” pungkasnya. DEDDY TODONGI