Pengelola Pengadaan Jaringan Internet Desa Di Luwu Timur Diperiksa Polisi

Baca Juga :

• IKA SMP Mangkutana Ikut Ramaikan HUT RI Ke-74
• Wabup Irwan Dampingi Dirjen Kementerian LHK RI Pantau Limbah PT. Vale
• Husler Hadiri Perayaan Odalan Umat Hindu di Kalaena
• Dinkes PPKB Sidrap Studi Tiru di Kampung KB Pongkeru Luwu Timur
• DP2KB Lutim Gelar Workshop Advokasi KIE
• Rapat Paripurna DPRD, Husler : Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Hasil Kinerja Eksekutif dan Legislatif

Malili, Batara Pos

Pengelola pengadaan jaringan internet Desa diperiksa penyidik Polres Luwu Timur, hal tersebut dikarenakan banyaknya keluhan kepala Desa terhadap pengadaan jaringan internet yang dianggarkan pada tahun 2017 lalu, hingga april Tahun 2018 masih terdapat sekitar 40% Desa dari total 106 Desa yang belum difungsikan, bahkan ada diantara beberapa Desa yang infrastrukturnya belum dilengkapi sementara pengelola telah memungut anggaran sebesar 15 juta per Desa.

Pemeriksaan terhadap pengelola (Candra) dibenarkan oleh Kanit Reskrim Polres Luwu Timur (Iptu. Akbar A. Malloroang), menurutnya pemeriksaan terhadap pengelola akibat banyaknya keluhan atas tidak berfungsinya jaringan internet Desa, sementara anggaran ditetapkan pada tahun 2017, bukan hanya Penyidik Polres yang periksa kata Akbar, namun hal tersebut juga tengah dalam pemeriksaan pihak BPKP.

"Kita periksa atas dasar keluhan bahwa jaringan internet Desa masih banyak yang belum berfungsi sementara dianggarkan tahun 2017, jika terindikasi ada kerugian Negara dari pemeriksaan BPKP baru kita tingkatkan ke tahap penyidikan" kata Akbar.

Hal senada juga diungkapkan Candra kepada batarapos, bahwasanya dirinya sudah diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Luwu Timur.

"Saya sekarang diperiksa di Polres" ungkap Candra dengan singkat melaui via whatsApp.

Ditanyai soal surat hibah tower ke Desa sesuai ucapannya, Candra hanya menjawab ada, namun tidak mampu menunjukkan.

Diketahui bahwa, total Anggaran pengadaan infrastruktur jaringan internet Desa sebanyak Rp.1.590.000.000,- yang dianggarkan dari Dana Desa tahun 2017, telah diterima sepenuhnya oleh pengelola, namun sangat disayangkan hingga detik ini, masih ada beberapa Desa yang belum terpenuhi infrastrukturnya.

Pertanyaannya kemana uang sebanyak itu dengan nilai satuan barang yang diperkirakan hanya menghabiskan anggaran sekitar 4 jutaan per Desa tanpa tower, parahnya lagi, pengelola banyak menggunakan tower lama bekas pengadaan jaringan internet beberapa tahun lalu, namun Desa tetap dikenai anggaran 15 juta.

Laporan : HS

Editor : Astri