Malili, Batarapos, - Sebanyak 40 Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat Pim IV) angkatan 301 melakukan kegiatan Seminar Rancangan Proyek Perubahan di Gedung Wanita Simpurusiang Malili, Senin (30/4/18). Seminar rancangan ini dimaksudkan untuk menerima masukan dari para pengunjung pameran untuk menyempurnakan proyek perubahan tersebut.
Baca Juga :
- Husler Hadiri Perayaan Odalan Umat Hindu di Kalaena
- Dinkes PPKB Sidrap Studi Tiru di Kampung KB Pongkeru Luwu Timur
- DP2KB Lutim Gelar Workshop Advokasi KIE
- Rapat Paripurna DPRD, Husler : Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Hasil Kinerja Eksekutif dan Legislatif
- IKA SMP Mangkutana Ikut Ramaikan HUT RI Ke-74
- Wabup Irwan Dampingi Dirjen Kementerian LHK RI Pantau Limbah PT. Vale
Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam saat membuka seminar rancangan proyek perubahan tersebut berharap agar para reformer tidak memanfaatkan kesempatan ini hanya untuk memenuhi syarat mengikuti Diklat Pim, namun lebih dari itu. Proyek ini harus bisa di implementasikan ditempat kerjanya nantinya.
"Proyek perubahan ini jangan hanya sekedar untuk memenuhi syarat semata. Tapi, proyek ini harus bisa dijalankan. Apalagi proyek ini sebelumnya telah melewati beberapa tahapan dan telah dianalisa sebelumnya. Penerapannya tentu akan bermanfaat tidak saja bagi reformer tapi juga bagi masyarakat," kata Irwan.
"Saya nantikan penerapan proyek ini. Jangan sampai berhenti disini, tapi harus bisa dijalankan," jelasnya.
Pelaksanaan seminar rancangan proyek perubahan ini terjalin atas kerjasama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan. Turut hadir mewakili Kepala BPSDM Sulsel, Ikbal selaku widyaiswara BPSDM Sulsel.
Usai membuka acara, Wabup Irwan melakukan pemantauan kepada masing-masing reformer untuk menanyakan langsung proyek perubahannya.
Beberapa diantara reformer membuat kagum Wakil Bupati. Pasalnya, ada beberapa proyek reformer yang mendukung rencana pengembangan pelayanan berbasis aplikasi atau mendukung pengembangan pelayanan Pemerintahan berbasis teknologi atau E-Government.
"Ini harus direspon, sebab kedepan arah Pemerintahan memang diharapkan berbasis teknologi," tutupnya. (hms/ikp/HS)