Baca Juga :
Masamba, Batara Pos
Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkup Pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara keluhkan penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak transparansi. Senin (26/2/2018).
"Ramai ASN membicarakan tentang TPP yang ia terima yang tidak rasional penerimaannya, sebab penerimaan TPP di lingkup pemerintah daerah jauh lebih besar yang diterimah oleh lima SKPD dibanding dengan SKPD lain.
Salah seorang kepala bidang disalah satu SKPD yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa penerimaan TPPnya jauh lebih di bawah dari penerimaan TPP oleh kelima SKPD yang masuk dalam Pejabat pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang besar penerimaan TPPnya di pemerintahan kabupaten Luwu Utara.
Ia juga menambahkan bahwa SK TPP yang diterimah tidak dilampirkan dengan beberapa jumlah rician penerimaan TPP disetiap SKPD. Hanya ada lima SKPD yang mendapatkan TPP tinggi seperti, DPKD, Inspektorat, Bapenda, Bappeda dan DPMPTSP. "Kata Dia.
Ia menjelaskan bahwa penerimaan TPP kepala dinas saya, sama besarnya dengan yang diterima staf yang ada di dinas keuangan, sedangkan kepala dinasku beban kerjanya jauh lebih lebih besar, apa lagi tanggung jawabnya. "Cetusnya. (Drs)