Lutim Batara pos
Baca Juga :
- Terekam CCTV, Sebelum Ditembak Mati, Amril Ditabrak Menggunakan Mobil Lantas
- NH Bersama Tim Turunkan Langsung Alat Peraga Di Pilkada Demokratis
- Amin Syam Sebut NH-Aziz Unggul Soal Program
- IKA SMP Mangkutana Ikut Ramaikan HUT RI Ke-74
- Wabup Irwan Dampingi Dirjen Kementerian LHK RI Pantau Limbah PT. Vale
- Husler Hadiri Perayaan Odalan Umat Hindu di Kalaena
Deretan program visi - misi Bupati Luwu timur satu persatu telah direalisasikan, hal ini tentu menjadi hal yang patut diapresiasi oleh seluruh stakeholder dan masyarakat yang ada di kabupaten Luwu timur, dengan slogan Luwu timur terkemuka 2021 pemerintah daerah seakan berpacu melakukan terobosan - terobosan terbaru dalam pelayanan prima kepada masyarakat. Sebut saja salah satu program pemerintah daerah terkait pengadaan internet desa yang sangat viral di kabupaten Luwu timur belakangan ini yang pembangunannya ternyata dibebankan kepada desa menuai tanggapan yang berbeda - beda
Terkait arah kebijakan BPMPD yang telah mengeluarkan rekomendasi kepada perusahaan yang akan melayani program internet desa pun dipertanyakan, beberapa desa sendiri yang di koonfirmasi membenarkan bahwasanya ada rekomendasi dari BPMPD dan anehnya ada dua perusahaan yang direkomendasikan untuk penyelenggaraan program ini. Kedua perusahaan yang diberikan rekomendasi ini yaitu : 1. CV. AUFA MULTI ARTHA kantor cabang Malili dan 2. CHACA Net yang beralamat di Palopo Sebenarnya program ini sebahagian besar dikeluhkan oleh pemerintah desa yang dianggap memberatkan dengan budget pemasangan Rp. 12.000.000 - Rp. 15.000.000 dan bulanan Rp. 1.000.000 terlebih lagi ketika program ini dikerjakan tidak merujuk kepada azas manfaat.
Belakangan beredar kabar kegiatan ini menggunakan dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang dianggap sebahagian besar aparat desa yang dikoonfirmasi sebenarnya hal yang tidak perlu di untuk diprogramkan karena untuk beberapa wilayah di Kab.Luwu Timur paket internet yang disediakan oleh provider (penyedia jaza internet) semisal Telkomsel sudah bisa diakses tanpa ada pengadaan perangkat, cukup dengan belanja pulsa data maka akses internet pun sudah bisa dinikmati.
Konsep pengadaan internet desa ini direncakan menggunakan wireless, pihak rekanan yang dipercayakan memiliki server di kota palopo yang kemudian dialirkan hingga ke luwu timur, pihak media mencoba mempertanyakan konsep serupa dengan beberapa pihak, bahwa tahun 2014 rekanan yang awalnya mengerjakan pengadaan internet di sekolah SMP & SMA bisa dikatakan gagal memberikan layanan baik kepada konsumen, sehingga di khawatirkan hal ini akan terulang lagi di pemerintah desa.
Tentu ada beberapa aspek yang harus menjadi pertimbangan bagi BPMPD Luwu Timur, terkait program ini. aspek profesionalisme misalnya toh ketika perusahaan luar yang menjadi rekanan apa bisa dijamin maintenance/perbaikan bisa cepat dilakukan, dan berapa peluang kerusakan alat dari palopo sampai ke luwu timur, aspek ekonomi misalnya mengapa tidak memberdayakan pengusaha lokal yang ada diluwu timur agar proses ekonomi atau putaran uang itu tidak kemana – mana toh sumber daya manusia di luwu timur banyak yang bisa mengerjakan dengan kualitas tidak kalah dengan sumber daya yang ada dikota palopo. Hal ini sangat disayangkan ketika ada proses dil – dil antara pengambil kebijakan dengan rekanan yang dipercayakan mengerjakan program yang menjadi salah satu visi – misi bupati ini. Lap. Tim
Terkait arah kebijakan BPMPD yang telah mengeluarkan rekomendasi kepada perusahaan yang akan melayani program internet desa pun dipertanyakan, beberapa desa sendiri yang di koonfirmasi membenarkan bahwasanya ada rekomendasi dari BPMPD dan anehnya ada dua perusahaan yang direkomendasikan untuk penyelenggaraan program ini. Kedua perusahaan yang diberikan rekomendasi ini yaitu : 1. CV. AUFA MULTI ARTHA kantor cabang Malili dan 2. CHACA Net yang beralamat di Palopo Sebenarnya program ini sebahagian besar dikeluhkan oleh pemerintah desa yang dianggap memberatkan dengan budget pemasangan Rp. 12.000.000 - Rp. 15.000.000 dan bulanan Rp. 1.000.000 terlebih lagi ketika program ini dikerjakan tidak merujuk kepada azas manfaat.
Belakangan beredar kabar kegiatan ini menggunakan dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang dianggap sebahagian besar aparat desa yang dikoonfirmasi sebenarnya hal yang tidak perlu di untuk diprogramkan karena untuk beberapa wilayah di Kab.Luwu Timur paket internet yang disediakan oleh provider (penyedia jaza internet) semisal Telkomsel sudah bisa diakses tanpa ada pengadaan perangkat, cukup dengan belanja pulsa data maka akses internet pun sudah bisa dinikmati.
Konsep pengadaan internet desa ini direncakan menggunakan wireless, pihak rekanan yang dipercayakan memiliki server di kota palopo yang kemudian dialirkan hingga ke luwu timur, pihak media mencoba mempertanyakan konsep serupa dengan beberapa pihak, bahwa tahun 2014 rekanan yang awalnya mengerjakan pengadaan internet di sekolah SMP & SMA bisa dikatakan gagal memberikan layanan baik kepada konsumen, sehingga di khawatirkan hal ini akan terulang lagi di pemerintah desa.
Tentu ada beberapa aspek yang harus menjadi pertimbangan bagi BPMPD Luwu Timur, terkait program ini. aspek profesionalisme misalnya toh ketika perusahaan luar yang menjadi rekanan apa bisa dijamin maintenance/perbaikan bisa cepat dilakukan, dan berapa peluang kerusakan alat dari palopo sampai ke luwu timur, aspek ekonomi misalnya mengapa tidak memberdayakan pengusaha lokal yang ada diluwu timur agar proses ekonomi atau putaran uang itu tidak kemana – mana toh sumber daya manusia di luwu timur banyak yang bisa mengerjakan dengan kualitas tidak kalah dengan sumber daya yang ada dikota palopo. Hal ini sangat disayangkan ketika ada proses dil – dil antara pengambil kebijakan dengan rekanan yang dipercayakan mengerjakan program yang menjadi salah satu visi – misi bupati ini. Lap. Tim
1 komentar:
sy cuma mempertanyakan ke pengelola nya knp jaringan nya wifi kantor desa hampir setiap hari bgini tdk normal,, kok malah jaringan nya di matikan jadi pengadaan internet desa sia sia saja dan mubazir anggaran......