Husler : Kami Akan Mengupayakan Kesiapan Pemda dan TNI/POLRI Dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu

Makassar, Batarapos.com

Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler, bersama Forkopimda menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Kegiatan tersebut bertempat di Hotel Claro Makassar, Selasa (12/2/19).

Rakor ini di buka oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Mayjen Soedarmo, yang mengangkat Tema "Pilihan Boleh Beda Persatuan Kesatuan Bangsa Harus Kita Jaga" dan di hadiri 1500 peserta yang terdiri dari Gubernur, Forkopimda Provinsi, Bupati/Walikota, Forkopimda Kabupaten, dan penyelenggara serta pengawas pemilu se-Indonesia Timur.

Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Akbar Ali melaporkan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini, bertujuan agar terjalin sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta iklim demokrasi yang damai, serta untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019.

Baca Juga :

• Bupati Luwu Timur Hadiri Open House Gubernur Sulsel
• Membongkar Kasus Pasar Sentral Makassar : Perjanjian Kerjasama Pemkot Dengan PT.MTIR
• Video : MTs Al-Ihsan Memprihatinkan, Kasek Malas Ngantor
• Baksos, IPMIBAR Bersama Puskesmas Lamuru Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
• Tiba di Makassar, Jenazah IYL Dimakamkan Hari Kamis
• Mantan Kasat Narkoba Polres Luwu Timur Jalani Sidang Etik, Ini Sangsinya !

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo dalam sambutan pembukaan acara mengatakan, sebagaimana diamanatkan pasal 434 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya pencapaian Pemilu yang demokratis.

"Potensi kerawanan Pemilu merupakan suatu tantangan demokrasi. Oleh karena itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan aparat keamanan perlu terus bersinergi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantapan guna menyukseskan Pemilu serentak Tahun 2019," katanya.

Penyelenggaraan Rakornas, lanjut Soedarmo, dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 ini, merupakan implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sehingga dengan demikian, Pemilu serentak tahun 2019 akan dapat menghasilkan pemimpin nasional dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya.

Sementara Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler yang didampingi Kakan Kesbang, Guntur Hafid mengatakan, inti kegiatan ini adalah monitoring dan evaluasi persiapan pelaksaan Pemilu 2019, upaya deteksi dini, antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan stabilitas keamanan yang berpotensi mengganggu jalannya pelaksaan Pemilu.

"Dan tujuan lainnya ialah supaya adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait dalam menjalankan tugasnya, sehingga tercipta iklim demokrasi yang kondusif, aman dan damai," tambah.

Sambung Husler, sebagai Pemerintah Daerah, akan mengupayakan kesiapan peran Pemda dalam mendukung pelaksanaan Pemilu, kesiapan TNI/Polri serta instasi terkait lainnya dalam mendukung pelaksanaan Pemilu. (hms/ikp/kominfo)