Baca Juga :
Jakarta, Batarapos.com
Salah satu kendala pembangunan infrastruktur di Luwu Timur disebabkan masih adanya beberapa wilayah desa yang masuk dalam kawasan hutan sehingga menghambat pembangunan infrastruktur. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Daerah untuk meminta dukungan pelepasan kawasan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Atas upaya tersebut, Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler, mengikuti rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama tim terpadu hasil kajian review RTRW Sulawesi Selatan yang memuat tentang penelitian perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kementerian Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Jakarta, Jumat (13/12/18).
Dalam rapat akhir tersebut diputuskan beberapa hal diantanya, dari 18 Kabupaten di Sulawesi Selatan yang mengusulkan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan, Kabupaten Luwu Timur mendapat porsi terbesar untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Namun beberapa usulan tersebut masih memerlukan persetujuan DPR RI, terutama usulan yang berada pada wilayah konservasi.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam kesempatan itu berharap agar Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait perubahan dan fungsi kawasan hutan dapat segera diterbitkan, sehingga program kegiatan pembangunan provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang bersinggungan dengan kawasan hutan dapat dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang.
Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler, juga merespon positif agar SK tersebut segera terbit. Menurutnya, pembangunan infrastruktur untuk melakukan koneksitas antar wilayah desa menjadi terhambat dilakukan akibat bersinggungan dengan kawasan hutan.
Dalam rapat itu pula, Bupati Luwu Timur mewakili Bupati se-Sulawesi Selatan menerima cinderamata dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diserahkan langsung Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. (hms/ikp/kominfo)
