Baca Juga :
WASUPONDA, Batarapos.com, -- Luthfi Andi Mutty yang merupakan anggota komisi IV DPR RI, manggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Sulawesi, Ir. Muchksin, M.Si. dalam kunjungan kerjanya ke Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Luwu Timur, Sabtu (8/9/18).
Turut Hadir Asisten I Pemerintah Luwu Timur, Dohri As'ari, Kepala Bapelitbangda, Muh. Abrinsyah, Kadis Lingkungan Hidup (DLH), Andi Tabacina Achmad.
Kepala Desa Tabarano, Rimal mengatakan, sudah puluhan tahun persoalan ini diperjuangkan. Sudah berkali-kali ganti Presiden termasuk Gubernur dan Bupati namun akses jalan tidak bisa dibangun.
Sudah puluhan tahun warga Desa Tabarano di Kabupaten Luwu Timur hidup terbelakang. Hal yang membuat Desa ini terbelakang lantaran akses jalan yang tidak layak. Pemerintah tidak bisa mengaspal jalan tersebut lantaran masuk dalam kawasan hutan lindung. Warga Tabarano berharap Pemerintah segera melepas status kawasan hutan lindung tersebut sehingga bisa membangun jalan secara permanen.
"Hanya 2 Km saja jalan yang masuk kawasan hutan lindung sehingga tidak bisa Desa kami dibangun, sebenarnya siapakah yang mau di lindungi disini, hutannya atau masyarakatnya pak," ujar Rimal.
Lutfi Andi Mutty mengatakan, selama dalam perjalanan ke Desa Tabarano, ia banyak melihat hamparan padang rumput. Tidak ada hutan, jadi mana hutan lindungnya. Ini memang masalah, menurut saya ini harus dibereskan, status kawasan hutan lindung tidak boleh menyengsarakan masyarakat.
"Berdasarkan data, ada 50 Juta jiwa di Indonesia yang masyarakatnya hidup di kawasan hutan lindung, termasuk masyarakat adat. Mereka rata-rata miskin, apakah mereka miskin, tentu tidak, kebijakanlah yang memiskinkan mereka. Termasuk di Desa Tabarano ini," tambah Luthfi.
Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi Selatan, Mucksin, menegaskan kalau cuma 2 Km saja ini bisa dilepas. "Ini tugas saya, dan ini bisa dilepas demi untuk kemajuan masyarakat," ungkapnya.
Sementara Asisten Satu Pemerintah Luwu Timur, Dohri As'Ari mengatakan, persoalan ini sudah diusulkan Pemda Lutim ke Kementerian Kehutanan RI tapi sampai sekarang belum terealisasi.
"Namun begitu, Pemerintah Luwu Timur juga sudah menganggarkan pengaspalan jalan masuk ke Tabarano sepanjang 12 Km. Ini akan dieksekusi pada anggaran 2019 nanti. Kan hanya Km 5 dan 6 saja yang masuk kawasan, ini nanti akan kita minta izin tertulis dari kementerian," tutup Dohri. (hms/ikp/kominfo)