Baca Juga :
Masamba. Batarapos
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara. Jumat (8/9/2017).
Ketua DPRD, Drs. H. Mahfud Yunus memimpin langsung Rapat Paripurna yang dihadiri wakil ketua dan segenab anggota dewan dan unsur forum kordinasi pimpinan daerah dengan segenap Pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
Penyerahan yang langsung dilakukan oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani kepada ketua DPRD kabupaten Luwu Utara, Drs. H. Mahfud yunus yang disaksikan oleh wakil ketua, unsur forum kordinasi pimpinan daerah dan para pimpinan SKPD dan segenab anggota dewan.
Dalam sambutannya, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (Idp) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan segenab anggota dewan yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program kegiatan pembangunan Luwu Utara selama kurang lebih dua tahun kepemimpinannya bersama wakil Bupati Luwu Utara.
Ketua DPRD, Drs. H. Mahfud Yunus memimpin langsung Rapat Paripurna yang dihadiri wakil ketua dan segenab anggota dewan dan unsur forum kordinasi pimpinan daerah dengan segenap Pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
Penyerahan yang langsung dilakukan oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani kepada ketua DPRD kabupaten Luwu Utara, Drs. H. Mahfud yunus yang disaksikan oleh wakil ketua, unsur forum kordinasi pimpinan daerah dan para pimpinan SKPD dan segenab anggota dewan.
Dalam sambutannya, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (Idp) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan segenab anggota dewan yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program kegiatan pembangunan Luwu Utara selama kurang lebih dua tahun kepemimpinannya bersama wakil Bupati Luwu Utara.
Selanjutnya menyampaikan gambaran umum rancangan KUA perubahan tahun 2017 yang dibandingkan dengan APBD pokok TA 2017, yang dianggarakan sebesar Rp. 1.185.155.781.000, pada perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.214.396.418.665. Bertambah hingga mencapai 2,47%,
"Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada APBD pokok TA.2017, sebesar Rp.94.571.011.800, dan perubahan ini direncakan menjadi Rp.92.971.994.065, ini terjadi penurunan mencapai Rp.1.599.017.735 atau sekitar, 1 69%.
"Dana perimbangan pada APBD poko TA.2017, yang dianggarkan sebesar Rp. 901.330.029.000, pada perubahan ini yelah dianggarakan sebesar Rp.931.826.361.000, diperubahan ini bertambah hingga mencapai, 3.38%, peningkatan dana perimbangan ini terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami perubahan,sementara bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak mengalami pengurangan alokasi.
"Hal tersebut disampaikan bupati Luwu Utara, khususnya dalam rangka perubahan KUA perubahan PPAS tahun Anggaran 2017. Untuk pembayaran daerah yang terdiri dari penerimaan pembayaran pada APBD Pokok TA. 2017 dianggarkan sebesar. Rp. 33.389.202.303, pada perubahan menjadi Rp. 40.554.707.808, bertambah hingga mencapai, 21,46 %, dan untuk pengeluaran pembiayaan pada APBD Pokok dan perubahan TA 2017, sebesar Rp. 5.000.000.000,.
Struktur APBD yang tetkait dengan belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.213.544.983.300, pada perubahan menjadi Rp. 1.249.951.126.473, ini bertambah mencapai hingga 3%.
"Dana perimbangan pada APBD poko TA.2017, yang dianggarkan sebesar Rp. 901.330.029.000, pada perubahan ini yelah dianggarakan sebesar Rp.931.826.361.000, diperubahan ini bertambah hingga mencapai, 3.38%, peningkatan dana perimbangan ini terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami perubahan,sementara bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak mengalami pengurangan alokasi.
"Pendapatan lain-lain, daerah yang sah yang di anggarkan sebesar Rp. 189.254.740.200, bertambah menjadi Rp. 189.598.063.600, terdapat kenaikan mencapai, 0.18%.
Usulan perubahan sebahagian bedar hanya dilakukan pergeseran nilai belanja dalam kegiatan itu disebabkan adanya amanat peraturan perundang-undangan untuk peningkatan pelayanan publik. "Kata Indah.
Terkait penyerahan rancangan perubahan KUA dan PPAS TA 2017.
Bupati berharap pembahasan ini dapat dibahas bersama sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disetujui antara DPRD dan pemerintah daerah . Besar harapan kami agar seluruh SKPD teknis dapat memberikan perhatian serius dalam pembahasannya bersama DPRD. "Tutup Indah. "
Laporan : Darwis
Editor : Andi tenri ajeng