Baca Juga :
Masamba. Btr pos -- Ketua DPRD Kab. Luwu Utara Drs. H. Mahfud Yunus, MM memimpin Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara dengan agenda Pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pelaksanaan APBD TA. 2016 dan Ranperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu Utara, berturut-turut dibacakan masing-masing juru bicara fraksi yang diawali oleh juru bicara Fraksi Kebangkitan Demokrasi Keadilan, Akib Mursalim, SP. Dalam pandangan umum fraksinya menyoroti beberapa hal antara lain persoalan banjir yang masih sering melanda sebagian wilayah luwu utara dan kegiatan fisik yg terlambat progresnya.
Sementara itu Farksi Nasdem yang dibacakan oleh Petrus Palebangan Rantetoding, ST. Meminta SKPD terkait agar kebih fokus terhadap kegiatan fisik, secara khusus Dinas Perhubungan, agar Menertibkan tonase kendaraan yang melintas dijalur poros kabupaten karena akan berdampak semakin rusaknya aspal jalan tersebut. Senada dengan juru bicara Fraksi Golkar dibacakan oleh Nasir Saleng, A.Ma. juga Menyoroti beberapa hal antara lain Pada Sektor Belanja daerah fraksi golkar menginginkam adanya efektifitas penggunaan anggaran, dan Juga menyoroti Pengaspalan di beberapa titik yang kualitasnya sangat buruk sehingga mengharapkan dinas terkait untuk melakukan perbaikan pebgaspalan tersebut. Selanjutnya, Fraksi Gerindra I Wayan Suta, SP lebih mengapresiasi capain pemerintah daerah Kab. Luwu Utara atas WTP yang ke lima kalinya namun berharap bisa meraih WTP yang ke enam kalinya dengan predikat WTP Clean and Clear.
Sementara itu, Fraksi Hanura, Sudirman Salomba, ST. Meminta kepada pemerintah daerah agar resposip terhadap kebutuhan daerah ini, dimana masih banyak harapan dan keinginan masyarakat yang belum terpenuhi. Sehingga kami berharap kedepan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Fraksi PAN melaluibjuri bicaranya, Muh. Ibrahim, SE mengapresiasi pemerintah Daerah dan steakholder atas pengelolaan keuangan daerah sehingga meraih predikat WTP dari BPK RI perwakilan Sulsel.
Namum bebarapa hal yang dipertanyakan antara lain, Proyek pengaspalan yang tidak berlanjut, pendistribusian guru dimana ada beberapa sekolah yang sangat kekurangan staf pengajar, sehingga kami meminta hal ini dijawab oleh pemerintah daerah. Pemnadangan umum fraksi yang terakhir adalah Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Ir. Filosopis Rusli, menyatakan bahwa Meskipun pemerintah daerah Kab. Luwu Utara, berhasil meraih Predikat WTP dari BPK RI, bukan berarti tidak ada korupsi, untuk itu kami berharap pengawasan yang lebih ketat agar pelaksanaan anggaran tepat sasaran dan tepat guna sebagaimana yang tertuang dalam APBD Luwu Utara.
Dari tujuh Fraksi DPRD Kab. Luwu Utara, Semua fraksi mengapresiasi Pemerintah Daerah atas capaian WTP yang ke 5 kalinya karena ini menandakan bahwa pengelolaan admistrasi keuangan daerah semakin baik dan Menyetujui dua buah ranperda tersebut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai aturan dan tata tertib yang belaku. Paripurna yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor DPRD Luwu Utara ni dihadiri oleh Sekda, Ir. H. Abdul Mahfud, MM dan para pimpinan SKPD Luwu Utara dan undangan lainnya. (Drs)