Palopo, Batarapos.com - Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 TPS di Kota Palopo dikabarkan hanya dilakukan pada tingkatan Presiden, DPD, DPR-RI hingga DPR Provinsi.
Baca Juga :
Menanggapi kabar tersebut Presiden Nasional (Presnas) BEM-PTKIN se-Indonesia, Fikram Kasim angkat bicara, dirinya menduga KPU Palopo dalam hal ini sama halnya membatasi hak pilih masyarakat dikarenakan PSU untuk tingkatan DPRD Kota tidak dilaksanakan.
"Ini tidak adil, masa KPU Palopo hanya melakukan PSU pada tingkatan Presiden RI hingga Provinsi padahal pencoblosan ditingkatan TPS itu dilakukan satu paket saat pencoblosan, itu sama halnya KPU diduga membatasi hak pilih masyarakat,” ucap Fikram Kasim, Senin (22/4/19).
Terpisah Komisioner KPU Palopo, Iswandi Ismail saat dikonfirmasi mengatakan hal tersebut belum ada titik terangnya apakah akan dilakukan PSU hanya pada tingkatan presiden hingga DPR-Provinsi ataukah sampai pada tingkatan DPRD Kota, "Kami menunggu dulu hasil keputusan dari KPU Provinsi hari ini," jelasnya.
Diketahui, beberapa waktu lalu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 TPS, dimana Rekomendasi itu telah di serahkan ke KPU Kota Palopo.
Menurut ketua Bawaslu Palopo, Asbudi Saputra, Rekomendasi dikeluarkan setelah ditemukan pemilih yang ber-KTP melakukan pemilihan tapi tidak masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTB) dan tidak mempunyai form A5.
Hal tersebut dianggap menyalahi aturan sehingga perlu dilakukan pemilihan orang.
"Sesuai aturan, warga diluar daerah yang ingin melakukan pencoblosan harus dilengkapi dengan form A5. Atau mereka harus masuk dalam DPTb," sebut Asbudi.
Enam TPS tersebut adalah TPS 7 Boting, TPS 8 Boting, TPS 12 Lagaligo, TPS 7 Surutanga, TPS 3 Malatunrung, dan TPS 4 Tomarundung.(**)
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p