Baca Juga :
Palopo, Batarapos.com
Terkait persoalan skorsing yang diberikan ke-7 Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma Aliansi Mahasiswa se-kota Palopo yang tergabung dalam gerakan Demokrasi Mahasiswa Palopo (GARDEM PALOPO) lagi - lagi mendatangi kantor DPRD kota Palopo untuk membahas persoalan dinamika Kampus yang terjadi di Universitas Andi Djemma Palopo, Kamis (28/3/19).
Puluhan Mahasiswa ini kembali mendatangi kantor DPRD kota Palopo untuk menagih janji anggota DPRD, khususnya komisi 1 yang menaungi bidang pendidikan untuk membahas persoalan skorsing yang dilayangkan pihak Fakultas Ekonomi Unanda yang dinilai secara sepihak.
Pada proses tersebut pihak Komisi 1 DPRD kota Palopo yang juga selaku fasilitator antara pihak birokrasi kampus unanda dengan sejumlah Mahasiswa yang mendapatkan skorsing, sangat mengapresiasi hal tersebut, sekaligus mendukung penuh agar persoalan ini dapat sesegera mungkin dapat diselesaikan.
Namun pada saat proses dialog berlangsung, Tidak ada satupun pihak birokrasi Kampus dalam hal ini Rektor, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan sekaligus ketua Komisi disiplin dan Dekan Fakultas ekonomi yang hadir pada proses dialog tersebut.
Padahal pihak DPRD sudah melayangkan surat untuk birokrasi Unanda pada hari Rabu (27/3/19) untuk hadir hari ini, sekaligus membahas persoalan skorsing dan beberapa dinamika Kampus yang terjadi di Universitas Andi Djemma Palopo, namun lagi - lagi pihak birokrasi kampus enggan untuk mengindahkan surat panggilan tersebut tanpa ada alasan yang jelas.
"Sangat disayangkan tindakan birokrasi Unanda yang tidak bisa hadir pada proses dialog ini. Semestinya ketika pihak birokrasi memang betul - betul serius menyelesaikan persoalan ini secara baik – baik, harusnya pihak birokrasi mampu untuk hadir pada saat proses dialog berlangsung bukan malah memberikan alasan yang menurutnya sangat tidak masuk akal, karena alasan seperti itu sudah berulang kali dilontarkan," cetus Febriansyah selaku salah satu Mahasiswa yg di skorsing.
Perwakilan komisi 1 DPRD kota Palopo menegaskan akan segera melayangkan surat panggilan kedua ke birokrasi Unanda serta yayasan To Ciung Luwu.
"Dan apabila panggilan kedua ini juga belum diindahkan, maka kami akan melakukan pemanggilan ke tiga kepada birokrasi Unanda, dan kami akan melakukan pemanggilan paksa dengan jalur kepolisian untuk menghadirkan perwakilan dari birokrasi Unanda," tegasnya.
Galang Saputra selaku Jendral Lapangan, pada Gerakan Demokrasi Mahasiswa Palopo menekankan kepada pihak DPRD kota Palopo, khususnya Komisi 1 agar mendesak birokrasi Unanda untuk segera hadir guna membahas persoalan tersebut.
"Kenapa kami meminta kepada komisi 1 untuk mendesak birokrasi Unanda agar segera di pertemukan dengan kami dari Gardem Palopo, karena melihat kondisi ini, kami sangat kasihan melihat teman - teman kami yang sampai sekarang belum bisa melanjutkan kuliahnya karena terkendala kasus skorsing yang sama sekali tidak ada legitimasi yang kuat, karena seperti kita ketahui bersama bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur (SOP)," tandasnya.
“Kalau memang tidak ada yang di tutup - tutupi kenapa hal ini mesti berlarut - larut sampai 2 bulan lebih, sementara teman kami juga membutuhkan pendidikan sesuai dengan amanah pembukaan Undang - Undang Dasar pada alinea ke-4," cetus galang selaku jenderal lapangan.(*)