Program BSBR Di Luwu Timur Telah Cover 3.659 Rumah Tak Layak Huni

Wotu, Batarapos.com

Salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 adalah Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR). Kebijakan Pemerintah daerah ini juga sejalan dengan Pemerintah pusat melalui Nawacita dimana salah satunya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk tahun ini, program BSBR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menargetkan 1.252 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 11 Kecamatan untuk dibedah. Penyerahan secara simbolis program BSBR ini diserahkan langsung Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler, untuk dua Kecamatan yakni Wotu dan Burau di Gedung Pertemuan Masyarakat Kecamatan Wotu, Senin (25/3/19).

Baca Juga :

• DPRD Lutim Monitoring Pelaksanaan APBD TA 2018 Di Kecamatan Wotu
• Husler Kunjungi Warganya Yang Menjadi Korban Kebakaran
• IKA SMP Mangkutana Ikut Ramaikan HUT RI Ke-74
• Wabup Irwan Dampingi Dirjen Kementerian LHK RI Pantau Limbah PT. Vale
• Husler Hadiri Perayaan Odalan Umat Hindu di Kalaena
• Disela-Sela Kepadatan Tugasnya, Bupati Lutim Sempatkan Kunjungi Warganya Yang Terkena Gizi Buruk

Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler mengatakan, program BSBR ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Dikatakan Bupati, program BSBR ini telah dimulai sejak tahun 2016 dengan jumlah rumah yang dibedah mencapai 1.140 unit rumah, dan tahun 2017 mencapai 1.270 unit rumah.

"Untuk tahun 2018, program BSBR menyentuh 1.249 rumah, sehingga sejak tahun 2016 hingga 2018 jumlah rumah yang telah dibedah mencapai 3.659 unit rumah dengan alokasi anggaran setiap rumah sebesar Rp. 10 juta perunit," kata Husler.

Husler melanjutkan, pada periode pertama ini, diserahkan bantuan Program BSBR untuk dua Kecamatan yakni Kecamatan Burau dengan jumlah penerima 180 unit rumah yang tersebar di 18 Desa dengan total anggaran Rp. 1,8 miliar dan Kecamatan Wotu dengan jumlah penerima 151 unit rumah yang tersebar di 15 Desa dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1,5 miliar. Itu artinya, program BSBR untuk dua Kecamatan ini di alokasikan senilai Rp. 3,3 miliar.

Namun, kata Husler, jika hanya mengandalkan APBD semata untuk menangani rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersisa sebanyak 11.323 unit rumah dari total keseluruhan sebanyak 61.879 unit rumah, makanya Pemerintah daerah mencari sumber lain melalui APBN dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

"Melalui program BSPS ini, Pemerintah pusat memberikan bantuan mulai tahun 2017 sebanyak 200 unit, tahun 2018 sebanyak 144 unit dan tahun 2019 sebanyak 300 unit dengan jumlah bantuan setiap unitnya Rp. 15 juta. Inilah komitmen kita bersama membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni," jelasnya.

Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Syahmuddin mengatakan, penyerahan bantuan stimulan bedah rumah untuk dua kecamatan ini diawali sosialisasi yang diikuti sebanyak 475 peserta yang terdiri dari 330 penerima bantuan, dan sisanya terdiri dari Pokja Kabupaten, Kecamatan dan Desa. (hms/ikp/kominfo)