Baca Juga :
Masamba, Batarapos.com -- Puluhan pemuda yang tergabung dalam aliansi pemuda Mappedeceng bersama para petani melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Luwu Utara. Sebelumnya telah melakukan aksi demo disepanjang jalan trans Sulawesi pada hari minggu 13 Januari, di depan pembangunan Bendung Baliase. Senin kemarin (14/1/19).
Aksi tersebut, menuntut Pemda Luwu Utara untuk membuat saluran air dari Bendung Baliase untuk 30 hektar sawah yang ada di Desa Mappedeceng.
Koordinator aksi, Muhammad Rifki mengatakan, sudah tiga tahun lamanya masyarakat di Desa Mappedeceng tidak menggarap sawah mereka, lantaran tidak adanya ketersediaan air.
“Untuk itu kami turun ke jalan bersama petani menyuarakan aspirasi kami, meminta kepada pemerintah daerah agar membuat saluran air dari Bendung Baliase ke persawahan milik warga Mappedeceng,” kata Rifki.
Selain itu Rifki menuturkan, keberadaan Bendung Baliase yang kini telah selesai dibangun, tidak dirasakan baik oleh masyarakat Desa Mappedeceng, pasalnya, tidak ada saluran dari bendungan menuju persawahan Warag.
“Meskipun bendungan yang super megah di bangun di desa kami dan jarak antara bendungan dan persawahan hanya 100 meter, tapi kami tidak merasakan hadirnya bendungan itu. Bendungan tersebut hanya menguntungkan bagi mereka yang jauh disana, sementara kami tidak. Seolah-olah kami ini di anak tirikan oleh Pemda,” ungkap Rifki.
Untuk itu, Rifki menegaskan pihak Pemerintah Kabupaten Luwu Utara harus bertanggung jawab dan segera mencari solusi agar persawahan di Desa Mappedeceng seluas 30 HA, dapat teraliri air Bendung Baliase.
“Kalau tidak, kami akan kembali turun ke jalan,” jelas Rifki.
Terpisah petani asal Desa Mappedeceng Anshari (40) yang ikut dalam aksi mengatakan agar pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara agar membuat aliran sungai dari Bendung Baliase ke persawahan milik mereka.
“Karna ituji bendungan yang kami harap aliri sawah kami. Disawah kami ini kesulitan air, dan sudah 3 tahun kami tidak menggarap sawah. Kami ini makan dari sawah itu. Apa gunanya dibangun itu bendungan besar kalau kami masyarakat yang ditempati bendungan justru sawahnya tidak di aliri bendungan. Apa kami ini dianggap anak tiri sama pemerintah?,” ungkap Anshari. (Hm/Drs)