Percaya?, Diduga Ada Kerugian Negara Pembelian Saham Freeport

                                   

Jakarta, Batarapos.com

Langkah pemerintah mengambil alih saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51,2 persen harus segera diusut Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aktivis senior Syahganda Nainggolan menduga ada potensi kerugian negara dalam pengambilalihan saham dengan nilai Rp. 55,8 triliun tersebut. Pasalnya, terdapat dua bukti otentik yang sudah mengarah terjadinya kecurangan. 

Baca Juga :

• Staf Disdik Lutim Ikut “Judge College“ dan “Coaches Clinic“ DCA di Jakarta
• AIPI, ALMI dan WRI, Undang Bupati Luwu Utara Jadi Narasumber
• IDP, Bupati dan Walikota Se-Indonesia Hadiri Rakor Pengadaan ASN dan Perencanaan di Jakarta

Pertama, rekaman video terkait pengakuan Luhut Binsar Panjaitan yang ketika masih menjabat Menko Polhukam dalam skandal 'papa minta saham' saat memberikan keterangan di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

"Dia (Luhut) mengatakan bahwa itu prinsipnya milik bangsa Indonesia. Kalau ditunggu 2021 maka itu otomatis menjadi milik Indonesia seperti halnya Mahakam. Ini yang ngomong adalah pemerintahan resmi rezim Jokowi, bukan orang lain," jelasnya kepada wartawan di Kawasan Cikini, Jakarta, Senin (24/12/18). Dikutip hukum.rmol.co

Menurut Syahganda, pengakuan Luhut tersebut sekaligus membantah kalau perjanjian kontrak karya (KK) II Freeport terdapat klausul yang menjerat bahwa Indonesia harus dan terpaksa memperpanjang kontrak sampai 2021.

Bukti kedua yakni pengakuan Rizal Ramli saat menjabat menko kemaritiman dan sumber daya. Yang mana Rizal Ramli mengungkapkan bahwa pada 30 Desember 1991 saat KK ditandatangani untuk masa berlaku 30 tahun hingga tahun 2021, Ginandjar Kartasasmita selaku menteri pertambangan dan energi diduga kuat menerima suap dari Freeport dalam bentuk saham.

"Maka dia cacat hukum. Si James Robert Moffett yang punya itu (Freeport) melakukan penyuapan. Dia sudah mengakui dan dia akan memberikan kompensasi. Nah artinya itu ada kejahatan korporasi. KPK dan BPK harus melakukan audit investigasi. Kenapa harus dibeli, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Menurut saya bangsa ini dirugikan," papar Syahganda yang juga direktur Sabang-Merauke Circle (SMC). 

Sontak berita ini mengagetkan rakyat awam, setelah kabar pembelian saham Freeport baru saja di banggakan rakyat Indonesia, inikah Negeriku yang sebenarnya?. (Zul)