MALILI, Batarapos.com, -- Bupati Luwu Timur menghadiri Launching Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dan Gerakan Ketuk Seribu Pintu (GKSP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur di Warkop Adhyaksa Kejaksaan Kabupaten Luwu Timur, Rabu (17/10/18).
Kegiatan ini juga dihadiri Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Perwira Penghubung, Bawaslu Luwu Timur, Kepala OPD terkait, PPK KPU, PPS, Pemilih Pemula, pemilih disabilitas dan para caleg di Kabupaten Luwu Timur.
Baca Juga :
- DP2KB Lutim Gelar Workshop Advokasi KIE
- Rapat Paripurna DPRD, Husler : Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Hasil Kinerja Eksekutif dan Legislatif
- IKA SMP Mangkutana Ikut Ramaikan HUT RI Ke-74
- Wabup Irwan Dampingi Dirjen Kementerian LHK RI Pantau Limbah PT. Vale
- Husler Hadiri Perayaan Odalan Umat Hindu di Kalaena
- Dinkes PPKB Sidrap Studi Tiru di Kampung KB Pongkeru Luwu Timur
Ketua KPU Luwu Timur, Hastuti melaporkan, ini gerakan serentak dan dilanjutkan dengan gerakan seribu pintu yang dilakukan masing-masing penyelenggara mulai dari PPK, PPS yang akan di mulai 1 Oktober sampai 28 Oktober 2018.
Hastuti menyebut, tujuan utama kegiatan ini adalah saling mengingatkan dan ingin memastikan kepada pemilih bahwa mereka sudah terdaftar atau tidak.
"Gerakan ini untuk melindungi hak pilih masyarakat yang sudah wajib pilih, serta gerakan pencocokan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi ganda," urainya.
Lanjut Hastuti, jika masih belum terdaftar, silahkan melapor di posko pengaduan di tingkat Kecamatan, karena di hari pencoblosan nanti kita pastikan tidak akan ada lagi masyarakat yang memenuhi syarat yang tidak terdaftar sebagai pemilih.
Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler, mengapresiasi upaya yang dilakukan KPUD Luwu Timur atas Gerakan Ketuk Seribu Pintu ini, demi menjamin hak pilih warga. Diharapkan dari program ini sesuai cita-cita bangsa dan harapan kita Pemilu pada tanggal 17 April 2019 dapat berjalan secara jujur, adil dan damai.
Husler menambahkan, kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya.
"Kita harapkan tingkat partisipasi pemilih meningkat di atas 70 persen, yang berarti kesadaran demokrasi masyarakat kita sudah semakin dewasa di dalam berdemokrasi," jelasnya.
Dia juga sudah memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendata mereka yang belum memiliki e-KTP.
Dalam Launching tersebut, juga dilakukan simulasi penggunaan Aplikasi KPU RI Pemilu 2019 yang fungsinya untuk mengetahui apakah pemilih sudah masuk dalam daftar pemilih atau tidak. (hms/ikp/kominfo)