Sosialisasi Sengketa Pemilu, Ini Harapan Husler

Malili, Batarapos, - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Luwu Timur melakukan sosialisasi tata cara pengajuan sengketa pemilihan dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Sosialisasi ini berlangsung selama dua hari, 26-27 Mei 2018 di Aula Hotel I LagaLigo Malili.

Sosialisasi ini dibuka Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler. Turut hadir Anggota DPRD, Hj. Harisah, Ketua Panwaslu, Rahman Atja dan jajarannya, para panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, para pimpinan partai politik, dan para tim pemenangan masing-masing calon.

Baca Juga :

• IKA SMP Mangkutana Ikut Ramaikan HUT RI Ke-74
• Wabup Irwan Dampingi Dirjen Kementerian LHK RI Pantau Limbah PT. Vale
• Husler Hadiri Perayaan Odalan Umat Hindu di Kalaena
• Dinkes PPKB Sidrap Studi Tiru di Kampung KB Pongkeru Luwu Timur
• DP2KB Lutim Gelar Workshop Advokasi KIE
• Rapat Paripurna DPRD, Husler : Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Hasil Kinerja Eksekutif dan Legislatif

Ketua Panwaslu Luwu Timur, Rahman Atja mengatakan, sosialisasi ini penting untuk memberikan gambaran secara lebih jelas tentang bagaimana prosedur pengajuan sengketa pemilihan. Apalagi kata Rahman, Undang-Undang telah mengakomodir persoalan sengketa pemilihan ini.

Lebih lanjut, Rahman mengatakan, dengan memahami proses pengajuan sengketa pemilihan ini, maka tidak perlu lagi dengan metode lama seperti aksi unjuk rasa yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan daerah.

"Namun patut kita syukuri bahwa di Luwu Timur dalam pengalaman penyelenggaraan Pemilu selama ini masih dalam keadaan kondusif. Semua ini berkat dukungan Pemerintah Daerah," kata Rahman, Sabtu (26/5/18).

Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler dalam sambutannya mengatakan, mewujudkan Pemilu demokratis bukanlah perkara sederhana. Selain dibutuhkan regulasi yang tepat, namun juga perilaku peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan pemilu berkualitas.

Oleh karena itu, kata Husler, pemahaman terhadap regulasi sangat penting artinya agar pelaksanaan Pemilu bisa berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah, kata Husler, sangat mengapresiasi sosialisasi ini dan diharapkan agar hasil pertemuan ini di sosialisasikan hingga ke tingkat Desa agar semua elemen terkait memahami dengan baik bagaimana metode atau tata cara pengajuan sengketa pemilihan, sehingga tidak perlu lagi ada aksi unjuk rasa maupun metode lainnya yang tidak sesuai aturan.

"Mari kita saling berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu berkualitas. Perbedaan pilihan itu hal yang biasa dalam demokrasi, namun perlu kita sikapi dengan bijak tanpa perlu saling bertikai. Mari kita jaga kebersamaan," kata Husler.

Menutup sambutannya, Husler mengharapkan sinergitas semua elemen terkait baik Pemerintah Daerah, penyelenggara Pemilu hingga unsur keamanan untuk bersama-sama mengawal semua tahapan pemilihan sehingga berjalan aman damai dan lancar. (hms/ikp/HS)