Kades Di Burau Sorot LKPJ Bupati

Burau, Batara Pos

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur tahun anggaran 2017, mendapat sorotan tajam dari sejumlah Kades serta tenaga pendidik di dua Kecamatan. Hal tersebut terungkap dalam acara Sosialisasi LKPJ Bupati di Aula Kecamatan Burau, Rabu (04/04/2018) kemarin.

Acara yang dihadiri oleh Pansus LKPJ, Sarkawi. A. Hamid, segenap SKPD, Kapolsek Burau, Camat Wotu-Burau, Kades se-Kecamatan Wotu-Burau, serta beberapa unsur terkait.

Baca Juga :

Dalam LKPJ tersebut pelayanan masyarakat yang menjadi sorotan utama dalam dua tahun terakhir. Salah satunya adalah soal penyajian data yang dinilai belum sepenuhnya akurat, kurang up to date dan tidak lengkap serta tidak memiliki sumber data yang lengkap, “Kami meminta ke depan agar dalam pengambilan data harus melibatkan para Kepala Desa, karena banyaknya temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya,” tutur salah satu Kades.

“Tolonglah, kalau ada permintaan data khususnya menyangkut warga yang tergolong kurang mampu, kita ikut dilibatkan karena kamilah yang lebih tahu kondisi masyarakat, jangan asal mendata,”Ujarnya.

Alasan Kades tersebut bukan tidak beralasan karena terkait masyarakat penerima manfaat terkadang menjadi polemik dan biasanya lagi-lagi Kepala Desa yang di salahkan, “ Banyak penerima Rastra yang kategorinya mampu karena punya motor 2, sementara yang data yang kami punya itu sangat beda” tambahnya.

Selain pelayanan masyarakat, pendidikan juga tak luput dari sorotan para tenaga pengajar terkait bantuan seragam sekolah. Hal yang sering terjadi adalah kesalahan model seragamnya, biasa yang dipesan baju laki-laki malah baju perempuan yang diterima.

Hal lain yang menjadi keluhan para Kepala Desa terkait sisa material bangunan yang ditinggal begitu saja oleh para kontraktor dan hingga saat ini belum dibersihkan, akibatnya sering menimbulkan keusakan karena adanya tumpukan di pinggir jalan dan tentunya hal ini sangat mengganggu aktivitas warga dan malah sering memakan korban.

Harapan para Kades tentunya kepada PPK yang memiliki kewenangan tersebut kiranya tidak melayani tanda tangan sebelum dilakukan pembersihan lokasi.Hal lain yang tidak luput dari sorotan publik banyaknya pekerjaan fisik bangunan yang terkesan dikerja asal - asalan dan tidak mendapat pengawasan dari Dinas terkait.

Menurut penuturan Kades Burau, Akmal Djufri S. Ag “banyak bangunan yang baru berusia 4 bulan sudah ambruk, bahkan diantaranya ada yang belum PHO, masihkah pantas dikatakan Luwu Timur terkemuka 2021,” tuturnya. Pengakuan Kades Burau Pantai ini turut diaminkan Kades Lagego bahwa hal serupa juga terjadi di desanya.

“Semoga usulan bapak sekalian menjadi catatan bagi kami dan diantaranya ada yang akan kami buatkan rekomendasi nantinya,” tutup Sarkawi.

Laporan : Mul

Editor : Astri