Husler Minta Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Mantapkan Koordinasi

Malili, Batara Pos

Demi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah mengadakan rapat koordinasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, di Aula Sasana Praja Kantor Bupati,  Selasa (06/02/2018).

Baca Juga :

• Husler Hadiri Perayaan Odalan Umat Hindu di Kalaena
• Dinkes PPKB Sidrap Studi Tiru di Kampung KB Pongkeru Luwu Timur
• DP2KB Lutim Gelar Workshop Advokasi KIE
• Rapat Paripurna DPRD, Husler : Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Hasil Kinerja Eksekutif dan Legislatif
• IKA SMP Mangkutana Ikut Ramaikan HUT RI Ke-74
• Wabup Irwan Dampingi Dirjen Kementerian LHK RI Pantau Limbah PT. Vale

Kabag Organisasi, AR Salim mengatakan pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Dan saat ini pelaksanaan reformasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan Road Map reformasi birokrasi 2015-2019 melaui Permenpan No. 10 tahun 2015, dimana dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 sasaran dan 8 area birokrasi 2015-2019.

"Ketiga sasaran birokrasi ini antara lain birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi  yang memiliki pelayanan publik berkualitas," katanya. 

Lanjut Salim, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dimulai sejak tahun 2013 dengan dibentuknya tim pelaksanaan reformasi birokrasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tahun 2013, namun karena adanya perubahan stuktur organisasi perangkat daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 maka perlu ditetapkan kembali tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 132/IV/Tahun 2017. 

Sementara Bupati Luwu Timur, H.M. Thorig Husler saat membuka rapat tersebut mengatakan reformasi birokrasi difokuskan pada 8 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara, penguatan paraturan perundang-undangan dan kualitas pelayanan publik.

"Selaku pimpinan daerah, saya berharap dengan adanya pelaksanaan rapat koordinasi ini, tim percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur  mantapkan koordinasi sehingga dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi dalam birokrasi didaerah," kuncinya. (HS)