Burau, Batarapos
Proyek peningkatan Saluran D,I yang terletak di Kecamatan Burau yang dikelola oleh CV.FITRAH dengan nilai kontrak Rp.1.558.600.000,- yang bersumber dari DAK, kembali mendapat teguran keras oleh Wakil Bupati Luwu Timur (Irwan Bachri Syam, ST), Jumat (4/8/17).
Baca Juga :
- Wabup Irwan Dampingi Dirjen Kementerian LHK RI Pantau Limbah PT. Vale
- Husler Hadiri Perayaan Odalan Umat Hindu di Kalaena
- Husler Lepas 159 JCH Luwu Timur
- Hadiri Pesta Panen, Husler : Mari Tingkatkan Produksi Pertanian Dan Wujudkan Swasembada Pangan di Lutim
- PKM Burau - Forum Biker Womantorauna Gelar Sunatan Massal
- IKA SMP Mangkutana Ikut Ramaikan HUT RI Ke-74
Perintah pembongkaran titik-titik bangunan proyek ini oleh Wabup secara langsung di sampaikan kepada Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kab. Luwu Timur (A.Juanna), sembari mendapat perintah tersebut, Kabid SDA lanjut memerintahkan PPK Proyek terkait (Budi Utomo), untuk memeriksa titik-titik yang dimaskud.
Tak mau berlama-lama, Budi Utomo selaku PPK saat di lokasi memerintahkan rekanan terkait untuk melakukan pembongkaran, yang berlangsung, sabtu (5/8/17) kemarin, yang disaksikan langsung oleh, pengelola proyek (Kidi), Konsultan Pengawas (Syahrul Ramadan), pihak Media Batarapos, dan masyarakat petani pengguna manfaat bangunan tersebut.
Terdapat 5 titik pada STA 0 sampai dengan STA 400 yang volume ketebalannya dinilai jauh dari standar design, yang hari itu juga dilakukan pembongkaran.
Sebelumnya pengelola sudah memberhentikan seluruh tukang (pekerja) yang dipercayakan untuk mengerjakan proyek tersebut, alasan pemberhentian salah satunya adalah bekerja asal jadi sebagaimana yang menjadi temuan saat ini, mirisnya, pengelola sudah menyerahkan upah kerja awal (panjar) kepada pekerja sebanyak 30 juta, dengan harapan dapat bekerja maksimal serta mengacu pada gambar namun justru lebih buruk, sehingga pengelola memberhentikan secara tiba-tiba.
“Ini tukang dan anggotanya sudah 2 minggu saya berhentikan, karena tidak mau di arahkan, maunya kerja cepat jadi, sementara aturan pasangan harus berdasarkan gambar, akhirnya seperti ini, padahal saya sudah kasi panjar 30 juta, dengan harapan mereka bisa bekerja maksimal, mereka juga tidak senang kalau di awasi konsultan, katanya terlalu banyak perintahnya, sebentar-sebentar di ukur, makanya saya ambil kesimpulan demi baiknya, saya berhentikan” kata Kidi.
“Hal tersebut menjadi pembelajaran bagi para rekanan saat memilih para pekerja untuk dipercayakan dalam bekerja, agar tidak terulang hal-hal demikian, yang berujung pada pembomgkaran” sambung PPK. (Lap..Rdw/A.Apr)
