Malili. Batara pos
Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler meminta agar para kepala OPD melakukan upaya dan langkah-langkah percepatan agar progres realisasi anggaran baik itu proyek fisik maupun realisasi keuangan bisa terserap sesuai harapan. Pasalnya hingga saat ini masih ada beberapa OPD yang realisasinya masih sekitar 79 Persen.
"Saya ingatkan kepala OPD lakukan upaya percepatan realisasi anggaran. Koordinasikan jika ada kendala sehingga bisa dilakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan," kata Husler saat memimpin rapat evaluasi yang dihadiri seluruh jajaran Kepala OPD di kantor Bupati, Senin, (11/09/2017).
Baca Juga :
- Wabup Irwan Dampingi Dirjen Kementerian LHK RI Pantau Limbah PT. Vale
- Husler Hadiri Perayaan Odalan Umat Hindu di Kalaena
- Dinkes PPKB Sidrap Studi Tiru di Kampung KB Pongkeru Luwu Timur
- DP2KB Lutim Gelar Workshop Advokasi KIE
- Rapat Paripurna DPRD, Husler : Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Hasil Kinerja Eksekutif dan Legislatif
- IKA SMP Mangkutana Ikut Ramaikan HUT RI Ke-74
Dalam rapat tersebut, Bupati meminta penjelasan langsung dari masing-masing Kepala OPD terkait masih lambatnya realisasi anggaran. Hasilnya beberapa kendala ditemukan diantaranya keterlambatnya proses lelang, beberapa pekerjaan fisik yang progresnya sudah berjalan namun masih terkendala pencairan, hingga kendala dalam proses e-katalog.
"Segera bayarkan pekerjaan fisik sesuai bobot pekerjaan dan aturan yang ada. Jangan menyalahi. Ini juga salah satu yang menghambat rendahnya daya serap," tambah Husler.
Husler juga meminta agar para kepala OPD rutin berkoordinasi sehingga kendala yang ditemukan bisa dicarikan solusinya secara bersama-sama. "Sering-seringlah berkoordinasi antar OPD. Ini penting untuk menyatukan persepsi dan mencari solusi dari berbagai kendala dilapangan," tegasnya.
Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bahri Syam juga meminta pihak inspektorat rutin memantau pekerjan fisik dilapangan termasuk pekerjaan yang dilakukan pemerintah desa yang bersumber dari dana desa. Menurutnya ada beberapa pekerjaan fisik yang dilakukan di desa cenderung bermasalah sehingga hal ini perlu segera dilakukan upaya agar tidak bermasalah hukum nantinya.
"Saya minta inspektorat dan Dinas PMD kumpulkan kepala desa dan berikan pengarahan agar segera lakukan pengawasan terhadap pekerjaan diwilayahnya sehingga tidak bermasalah nantinya," kata Irwan.
Irwan menambahkan dari hasil evaluasinya hingga 31 Agustus 2017, rata-rata progres realisasi anggaran yang dilakukan OPD masih meningkat hingga 10 persen. "kedepan harus digenjot agar bisa ditingkatkan mencapai 20 persen," tutupnya. (ikp/kominfo)